Gaji Pokok yang Terbilang Kecil
Gaji pokok anggota DPR sebenarnya relatif rendah — sekitar Rp 4,2 juta per bulan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPR, gaji pokoknya sedikit lebih tinggi: Rp 5,04 juta dan Rp 4,62 juta per bulan.
detikfinancedetikcom
Tunjangan Fantastis yang Menaikkan Total Penghasilan
Di luar gaji pokok, para legislator menerima deretan tunjangan yang signifikan, meliputi tunjangan jabatan (Rp 9,7 juta), komunikasi intensif (Rp 15,55 juta), kehormatan (Rp 5,58 juta), fungsi pengawasan (Rp 3,75 juta), uang sidang (Rp 2 juta), tunjangan PPh pasal 21 (Rp 2,7 juta), serta tunjangan istri, anak, beras, dan fasilitas listrik/telepon.
detikfinanceKatadata
Tunjangan Rumah Jadi Pemicu Polemik Publik
Salah satu komponen paling kontroversial adalah tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan, yang menjadi pengganti rumah dinas yang tidak lagi disediakan negara. Dengan ini, total penghasilan bisa melonjak menembus Rp 100 juta per bulan.
detikfinanceWikipedia
Rincian Perhitungan Menurut FITRA
Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), rincian pendapatan anggota DPR per bulan adalah sebagai berikut:
- Anggota DPR biasa: sekitar Rp 66 juta
- Merangkap Wakil Ketua: Rp 74–75 juta
- Merangkap Ketua: sekitar Rp 80 juta
Belum termasuk tunjangan rumah, yang bisa mendorong total pendapatan lebih dari Rp 100 juta.
KatadataWikipedia
Reaksi Publik: Demonstrasi & Penolakan
Kabar tentang penghasilan tinggi ini memicu gelombang protes keras — termasuk dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum. Mereka menilai kebijakan ini tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Wikipedia
Ringkasan Singkat
| Komponen Penghasilan | Estimasi Bulanan |
|---|---|
| Gaji Pokok | Rp 4,2 juta |
| Total (tanpa tunjangan rumah) | Rp 66 juta (anggota DPR) |
| Tunjangan Rumah | Rp 50 juta |
| Total Potensial (termasuk tunjangan rumah) | Bisa melebihi Rp 100 juta |
Kesimpulan: Meskipun gaji pokok DPR relatif kecil, berbagai tunjangan—khususnya tunjangan rumah—membuat total penghasilan bisa sangat tinggi. Hal ini memicu kontroversi dan tuntutan transparansi hingga polemik demo masif.